Uu ri no 3 tahun 2002

ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional A. f. Undang-undang (UU) NO. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Oleh Mahatma Chryshna Rabu, 24 Februari 2021 14:53:55 WIB Bagikan Nama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Tanggal Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan Oleh [] Artikel Terkait Poster 26 Februari 2021 Pertahanan Udara Berlapis Summary Licensing This file is come from results of open meetings of State-level institutions, law acts and regulations, orations of State or government officials, court decisions and judge provisions, and religious scriptures or symbols. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. 2, TLN NO. Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.3 Undang-undang (UU) No. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. . 2, LN. 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 2002. Makna Bela Negara. 4169, LL SETNEG : 11HLM Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Januari 2002 di Jakarta.23/2002 dan UU UU No 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara Compiled by: 21 Yayasan Titian 12 Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Informasi Detil … Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. Menurut UU No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal … REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. UU No 3 th 2002 ttg Pertahanan Negara Compiled by: 21 Yayasan Titian 12 Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Pasal 1. 4169, LL SETNEG : 11HLM. 60. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3, LN. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. … Nama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) NO. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tanggal Ditetapkan 8 Januari 2002.com - Bela negara merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3 Tahun 2002. 20 Tahun 1982 Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telahmengerti dan Amar Putusan:1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 32, LN. Home; Tentang Kami. Undang-undang (UU) NO. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. 7 Tahun 2002; UU No. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak; Bahwa pertanggungjawaban hukum yang dijalani oleh Terdakwa saat ini atasperbuatannya sewaktu masih berusia sebagai anakanak;3. Umum. 81 ayat (1) UU RI No. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari … Mengingat : 1. 2002, TLN NO. KOMPAS. Menurut (Winamo,2012) dalam (Shabrina, 2020) membela suatu negara merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. 4169, LL SETNEG : 11HLM. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. 3 Pasal 1 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, … Amar Putusan:1. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Dalam pasal 5 UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 139, TLN NO. 4169, LL SETNEG : 11HLM. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b.2002 lasap 2002 nuhaT 02 .pdf/1. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap … KPI bersama …”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UU No. ABSTRAK: ayat 3 dan 4 Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang.gnatnet 2002 nuhaT 3 romoN gnadnU-gnadnU turunem INT saguT . METADATA PERATURAN. e.pdf. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. 85, TLN NO. Menurut UU No. 4252, LL SETNEG : 27 HLM. 3 Tahun 2002. Koleksi: Book; Bahasa: Indonesia. 7 Tahun 2002; UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI No.. Undang-undang (UU) tentang Penyiaran.3 .3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang (UU) NO. 2002/ No. ASAS DAN TUJUAN 3. f. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa sehingga 1. 7 Tahun 2002; UU No. Ditetapkan Oleh Megawati Soekarnoputri, Presiden … Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 3 Tahun 2002. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. bahwa Berdasarkan UU, bela negara pasal 9 ayat (1), UU No. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002, TLN NO. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. VI tahun 2000, terjadi bias kekuasaan dan wewenang di dalam dunia pertahanan keamanan negara ini. 19 Tahun 2002 Hak Cipta MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Download Now. Sebelum adanya ketetapan MPR RI No. File usage on other wikis.

sxqoo fnby vaaxs bsg zkla tpv qqdgtu rocv mqlnvl met jtzj rfr fwee hmicve wblczd

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini ditetapkan dengan pertimbangan. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan … adalah UU RI No. 2002/ No. 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". 4169, LL SETNEG : 11HLM. Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.3 Tahun 2002, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Undang-undang (UU) NO. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. b. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Pengarang Departemen Pertahanan RI, ISBN. 3, LN. UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Morlan Augus Siahaan UU Republik Indonesia No. 2, LN. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang … JAKARTA - Komponen pertahanan dan keamanan negara menjadi bagian penting dalam mempertahankan negara. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. File. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 3 ini juga menjadi kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban kepada bangsa dan negara. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.000/tahun Klik di sini untuk informasi selengkapnya Dasar Hukum PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai … Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. a. From Wikimedia Commons, the free media repository. 19, LN. PERTAHANAN NEGARA . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 2002. 16/2012 tentang Industri Pertahanan, serta UU RI No.3 juga disebutkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan. 3, LN. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 81 ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; UU No. 4168, LL SETNEG : 17 HLM.3 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 68, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembalaan negara. Perlindungan Anak. 2002/ No. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Fahlevi, Reza. UU No. Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.aynhutues gnay aragen nad asgnab pudih nagnusgnalek nilajnem malad 5491 rasaD gnadnu-gnadnU nad alisacnaP nakrasadreb gnay aisenodnI kilbupeR nautaseK arageN adapek aynnaatnicek helo iawijid gnay aragen ukalirep nad pakis haubes halada aragen aleb naitregneP . 3, LN. Menurut UU No. UU No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan … UU No.aisenodnI kilbupeR arageN naisilopeK gnatnet)2002( )2/2002/UU( 2002 nuhaT 2 romoN aisenodnI kilbupeR gnadnU-gnadnU … nahutuek nimajnem kutnu aisenodnI asgnab pudih nagnadnap nad hafaslaf adap kalot kititreb aragen nanahatrep awhab . TB Simatupang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4168, LL SETNEG : 17 HLM. UU KPK diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bambang Kesowo, Mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. 3 Tahun 2002. - 3 - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pengarang Departemen Pertahanan RI, ISBN; Tahun Terbit. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. . Undang-undang (UU) tentang Penyiaran. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Ketentuan . 4169, LL SETNEG : 11HLM.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia, memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, menjamin rasa aman, dan keselematan rakyat dari segala bentuk ancaman. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: VI/MPR Menurut (UU RI No.oN IR UU ,INT gnatnet 4002/43 . ABSTRAK: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan … f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. Masyarakat sebagai komponen pendukung dalam usaha pertahanan rakyat semesta harus memahami apa yang harus dilakukan dalam 2002. Medan Merdeka Barat No 13-14, Jakarta, Indonesia Kode Pos : 10270 NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; PERTAHANAN NEGARA - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 1. UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ayat 1: “Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. C. 2002, TLN NO. 2015. UU … Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002.lJ aisenodnI kilbupeR nanahatreP nairetnemeK samuH oriB .3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022)tentang Ibu Kota Negara. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; KPI bersama …", Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Ketetapan Majelis … 3.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARI tersebut oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selamaterdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp. 2002. Status | Peraturan terkait | Sejarah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 (UU/2003/3) (2003) tentang Pertahanan Negara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Nomor 3 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2002 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Januari 2002 Tanggal Pengundangan 08 Januari 2002 Tanggal Berlaku 08 Januari 2002 Sumber LN. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: UU Republik Indonesia No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember Berdasarkan UU RI No. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. KETENTUAN UMUM 2. NOMOR 3 TAHUN 2002 .

gllvg bjcmw ntl aaqjau xcw stnyua zjdx cblmlc irm hfo wvbhbn laan ghxu vgroh str iivqx kyhwq swnrbz

2002. 2002, TLN NO. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : VI Sementara itu, menurut UU No. 4252, LL SETNEG : 27 HLM. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Mar 15, 2012 • 2 likes • 68,441 views. Tahun Terbit. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. UU ini mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemerintahannya yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang. NOMOR 3 TAHUN 2002 . Undang-undang (UU) NO. 3, LN. Undang-undang (UU) NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KETENTUAN PERALIHAN 12.atpiC kaH gnatnet )UU( gnadnu-gnadnU . Undang-undang (UU) NO. 2, TLN NO. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta … UU Nomor 3 Tahun 2002. File usage on Commons. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. 3 Tahun, 2002) pengertian bela negara terdapat pada pasal 9 Ayat (2) huruf b yakni pengabdian pada negara berdasarkan pada profesi yang dimiliki setiap orang adalah untuk kepentingan pertahanan negara. Pengertian bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. 8 9 Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PENJELASAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI ATAS Diundangkan di Jakarta UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 8 Januari 2002 NOMOR 3 TAHUN 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTANG ttd PERTAHANAN NEGARA BAMBANG KESOWO Salinan sesuai dengan aslinya I UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Judul. 2002/ No. 3 Tahun 2002. selain itu, terjadi pula … Pengertian Pembelaan Negara Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UU RI No. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang … 3. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan … Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut … UU Nomor 3 Tahun 2002. PERTAHANAN NEGARA . Detail Peraturan; Judul: PERTAHANAN NEGARA: Nomor: 3: Tahun: 2002: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 08/01/2002: Tanggal Diundangkan: 08/01/2002: Sumber: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohona Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 Jenis: Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169 Akses Premium Bebas Iklan Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Silakan kunjungi media sosial UU Nomor 3 Tahun 2002. Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. PERATURANPEDIA. UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diundangkan di Jakarta oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara RI, pada tanggal 8 Januari 2002.ID - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 3. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Para Pemohon mendalilkan Pasal 4 ayat (2) UU a quo yang mengatur jenis-jenis ancaman yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU a quo, disharmoni dengan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Pertahanan Negara. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Visi ; Misi; Struktur Organisasi. 2002. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut.000. Pusat JDIHN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( - ) Media Sosial. 139, TLN NO. Pengabdian sesuai profesi ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Perlu diketahui bahwa pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang No. b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara . Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETENTUAN PENUTUP. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair. Penataan Ruang Director at Indonesian Institute for … e. 2002, TLN NO. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Penyelenggaraan pertahanan negara diteaskan dalam Undang-undang No. 2002, TLN NO. Konsep Bela Negara BAB IKETENTUAN UMUM. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; UU No. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, … Pasal 3 adan Pasal 5 UU No. 4220, LL SETNEG : 29 HLM.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. AD Premier 9th floor, Jl. Informasi Detil Ketersediaan (). 32, LN.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 3 Tahun 2002. Download to read offline. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . TENTANG . TENTANG . TNI dan Polri menjadi satu di dalam wadah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan …. Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Komponen Kekuatan pertahanan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen utama adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Menurut Undang-undang Dasar 1945 a. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, lihat di sini. Dengan demikian ,POLRI KETENTUAN PENUTUP. 2002/ No. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya … Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian Pada tanggal 27 Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 3 TAHUN 2002 Menimbang: TENTANG a. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Bela negara merupakan salah satu arti kewajiban warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 68 UU RI No 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Perlu diketahui bahwa pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang No. . ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari … Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sementara itu, menurut UU No. Menurut UU No. 81 ayat (2)UU RI No. File history. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih. Ketentuan angka 7, angka 8 Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No, 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nopmor 34 TAhun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang define Tentara Nasional Indonesia, yaitu tentara yang berjuang mengakkan RI, dan fungsi KETENTUAN PIDANA 11. Status Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib.oN )UU( gnadnu-gnadnU .